Kontra-Media

“Awalnya tidak banyak, mungkin hanya 10 persen dari total laki-laki yang turun pada saat itu. Tetapi saat istighosah dan pasca “penculikan”, perempuan lebih banyak lagi yang terlibat. Saya sebagai pemudi dan mahasiswa bangga dengan gerakan ini. Bahkan sebelumnya tidak percaya, masa sih tidak ada pemimpin dalam GRAPPAD? Namun kenyataannya setelah saya mulai terlibat lebih banyak, fakta itulah yang ada di lapangan: tidak ada pemimpin, tidak ada struktur baku serta tidak ada segelintir orang yang menggerakkan masyarakat. Dan berhasil mengusir Aqua!”

Continue reading ““Kami Tidak Punya Pemimpin”: Pengalaman Rakyat Padarincang Mengusir Aqua”

“Jangan kamu meminta formula untuk mengetahui dunia disemacam silabus layaknya cabang ranting yang bengkok. Hari ini kami hanya dapat berkata kepadamu apa yang bukan kami, dan apa yang tak kami inginkan.” -E. Montale

Apabila, misalnya, kita dihadapkan pada pertanyaan bagaimanakah seharusnya kita merespon kerusakan alam yang disebabkan oleh Bakrie Group dengan skandal lumpur Lapindonya, maka jawaban yang paling sederhana adalah dengan memberi kesadaran politis kepada masyarakat akan konsekuensi merusak dari sistem kapitalisme beserta aparatus negaranya. Menurut perspektif antiotoritarian, setidaknya ada dua cara yang umum dipakai untuk pembangunan kesadaran semacam ini. Yang pertama dilakukan dengan membangun komunikasi dua arah yang mengedepankan metode-metode pengorganisiran non-hirarkis, bebas partai politik, partisipatoris, dan formal—meski ada bentuk-bentuk informal yang cenderung lahir dari pola semacam ini, kedua-duanya lebih dicirikan pada bentuknya yang inklusif. Yang kedua memakai cara-cara konfrontatif atau insureksional dengan prinsip-prinsip yang kurang lebih sama seperti yang pertama, hanya saja yang kedua lebih mengedepankan spontanitas individual dan organisasi yang bersifat temporal, informal, serta nonkompromis. Melalui dua cara ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk merespon secara langsung setiap kerugian serta eksploitasi yang berhubungan dengan hidup mereka. [1] Continue reading “Memahami Strategi Anti Otoritarian di Era Apokaliptik”

Veronika Koman (VK) adalah pengacara HAM keturunan Tionghoa yang vokal dalam pembelaannya terhadap Papua Barat (West Papua –sebutan sebagaimana dikehendaki kawan-kawan Papua).  Berikut adalah wawancara Jurnal Anarki, sebagaimana dicomot dalam Edisi Menjelang Badai yang terbit pada 2019 lalu. Setelah wawancara ini dilakukan, kerusuhan di berbagai kota di Papua terjadi. Penyebabnya, penyerangan terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Kota Surabaya, pada 17 Agustus 2019. VK yang saat itu di Australia, dijadikan kambing hitam oleh pemerintah. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim telah menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Veronica Koman pada 20 September 2019. Veronica dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian dan hoax, dan terancam dijerat UU ITE. Ia jadi salah perempuan “most wanted” negara brengsek ini karena munculnya berbagai desakan atas Kedubes Indonesia dan Interpol untuk menangkapnya.

Continue reading “Solidaritas Tanpa Batas: Wawancara dengan Veronica Koman tentang West Papua”

Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) mungkin adalah salah satu serikat petani paling berani di Jawa dalam artian jumlah massa yang siap melakukan bentrok dengan polisi demi mempertahankan tanah mereka. Proyek penambangan pasir besi di sepanjang pesisir selatan Kulon Progo (tepatnya mulai Pantai Trisik-Pantai Glagah) yang dilakukan oleh Jogja Magasa Iron (JMI) sejak 2006 itu, mandek sampai sekarang. Kenapa PPLP terus menolak dan nyaris tidak menyisakan ruang untuk negosiasi? Berikut wawancara KONDE dengan Widodo, salah satu pentolan PPLP pada 2010 disusul wawancara lain pada 2012. Continue reading “Bertani atau Mati: Wawancara dengan Widodo PPLP Kulonprogo”

Myanmar berada pada bayang-bayang perang sipil dari yang sebelumnya bermula dari demonstrasi damai menjadi pertempuran jalanan. Dari berbagai video di media sosial, para demonstran mempersenjatai diri dengan senapan angin atau granat rakitan; dan di beberapa tempat, para demonstran bergabung dengan berbagai Milisi Etnik, yang sejak dua dekade terakhir telah melawan militer Myanmar di perbatasan dan pedalaman dalam memperjuangkan otonomi dan federalisme. Di beberapa tempat lagi, telah terjadi pertempuran bersenjata dan angkatan udara Myanmar membombardir milisi-milisi tersebut maupun perkampungan etnis minoritas. Tulisan ini adalah kumpulan dari berbagai reportase mengenai situasi terbaru di Myanmar pasca kudeta militer Tatmadaw dan konteks historisnya. Situasinya lebih rumit dari yang dipikir oleh para fundamentalis Islam Indonesia yang terkadang mensyukuri penderitaan saudara kita di Myanmar karena telah menindas Rohingnya.

Continue reading “Myanmar Naik Level: Pemberontakan Bersenjata Melawan Kudeta Militer”